Artikel Pilihan

loading...
Breaking News
recent

Karya ilmiah tentang hukum

Karya Ilmiah Tentang Hukum


Judul Karya Ilmiah

  • Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  • Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  • Analisa Kasus Tindak Pidana Pemberian Ijazah Tanpa Hak
  • Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling pada Masa Krisis Keuangan
  • Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan PT.Bank Mandiri
  • Analisis Kasus Tindak Pidana Penggelapan dengan Memanfaatkan Jabatan falam Menggandakan Rekening Bank
  • Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No.Pol:Bp/35/Vi/2009/Reskrim) (Hkm07)
  • Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan
  • Tanpa Ijin Data Elektronik di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (Kpu)
  • Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 Tahun 2007
  • Aspek Hukum Terhadap Pembatasan Hak Atas Informasi Dikaitkan dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi Cyberspace
  • Dampak Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan di Desa
  • Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
  • Dasar Pertimbangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
  • Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
  • Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial
  • Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana
  • Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Legislasi Peraturan Desa
  • Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya di dalam Praktek
  • Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Solo Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Kota Solo.
  • Implementasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
  • Implikasi Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers Terhadap
  • Kebebasan Pers di Kantor Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Semarang

Tidak ada komentar:

Gambar tema oleh fpm. Diberdayakan oleh Blogger.